Perusahaan menjual barang senilai Rp10 miliar secara kredit. Beberapa pelanggan mulai terlambat membayar. Berdasarkan standar akuntansi, finance membentuk penyisihan atau cadangan kerugian kredit karena ada risiko sebagian piutang tidak tertagih.
Laporan laba rugi langsung menunjukkan beban.
Apakah pajak otomatis mengakui beban yang sama?
Tidak selalu.
Inilah salah satu contoh paling jelas mengapa laba komersial dan laba fiskal dapat berbeda.
Dalam akuntansi, perusahaan membentuk allowance berdasarkan standar yang berlaku, estimasi risiko, histori pembayaran, kondisi debitur, dan faktor lain.
Dalam Pajak Penghasilan, pembentukan cadangan pada prinsipnya tidak bebas dibebankan oleh semua perusahaan. Undang-Undang PPh dan peraturan turunannya menentukan jenis cadangan yang boleh menjadi pengurang dan persyaratannya.
Untuk cadangan piutang tak tertagih, aturan khusus terbaru yang penting adalah PMK Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
Aturan itu berlaku mulai Tahun Pajak 2024 dan mengganti ketentuan sebelumnya untuk kelompok usaha yang dicakup.
Siapa yang boleh membebankan cadangan?
Ini pertanyaan pertama yang sering terlewat.
Tidak semua perusahaan yang mempunyai piutang otomatis boleh mengurangkan pembentukan cadangan piutang tak tertagih.
PMK 74 Tahun 2024 mengatur kategori usaha tertentu, terutama usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, pembiayaan, penjaminan, dan kelompok yang ditentukan dalam aturan.
Jadi perusahaan dagang biasa yang memberikan termin 30 hari kepada pelanggan tidak boleh langsung mengambil formula expected credit loss akuntansi lalu menganggap seluruh allowance deductible secara fiskal.
Perusahaan harus menentukan lebih dulu apakah termasuk kategori yang diperbolehkan membentuk cadangan fiskal.
Jika tidak, treatment pajaknya perlu mengikuti ketentuan mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan aturan lain yang relevan.
Ini beda konsep.
Cadangan dan piutang nyata-nyata tidak tertagih bukan hal yang sama
Cadangan adalah estimasi atas risiko kerugian piutang.
Piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah kondisi ketika piutang tertentu sudah memenuhi persyaratan untuk diperlakukan sebagai kerugian yang benar-benar terjadi menurut ketentuan.
Pajak membedakan keduanya.
Untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, Pasal 6 UU PPh mengatur persyaratan tertentu agar dapat dibebankan, termasuk pembebanan dalam laporan laba rugi komersial, penyerahan daftar piutang kepada DJP, dan persyaratan penagihan atau kondisi lain sesuai aturan.
Karena itu, perusahaan dagang biasa yang tidak berhak membentuk cadangan fiskal masih dapat memiliki pengurang ketika piutang benar-benar tidak tertagih dan syaratnya dipenuhi.
Tetapi timing-nya berbeda dari pencadangan akuntansi.
Di sinilah koreksi fiskal muncul.
Contoh perusahaan dagang
PT Retail A mempunyai piutang usaha Rp20 miliar.
Berdasarkan model akuntansi, perusahaan membentuk allowance Rp500 juta pada akhir tahun.
Beban Rp500 juta mengurangi laba komersial.
Namun PT Retail A bukan badan usaha yang termasuk kategori pembentukan cadangan fiskal sebagaimana diatur khusus.
Secara fiskal, Rp500 juta tersebut tidak otomatis deductible hanya karena auditor menerima estimasi akuntansinya.
Perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal atas beban cadangan yang tidak memenuhi ketentuan.
Nanti, jika piutang tertentu benar-benar tidak dapat ditagih dan memenuhi syarat Pasal 6 serta peraturan terkait, penghapusan atau kerugian tersebut dapat dianalisis sebagai pengurang fiskal pada waktu yang relevan.
Jadi akuntansi mengakui risiko lebih dini, sementara pajak dapat menunggu kondisi dan persyaratan berbeda.
Contoh lembaga yang termasuk PMK 74
Untuk usaha yang dicakup PMK 74 Tahun 2024, logikanya berbeda.
Aturan tersebut memberikan metode pembentukan cadangan fiskal dengan batasan tertentu.
Nilai cadangan akhir tahun menggunakan nilai yang lebih kecil antara nilai berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan nilai yang dihitung berdasarkan batasan perpajakan.
Cadangan juga dihitung menurut kelompok kualitas piutang.
Artinya, pajak tidak sekadar menerima allowance akuntansi penuh.
Ada tax cap.
Jika allowance akuntansi lebih tinggi dari batas fiskal, selisihnya tidak dapat langsung menjadi pengurang.
Jika nilai fiskal lebih rendah dari akuntansi, koreksi tetap diperlukan.
PMK 74 juga mengatur bagaimana cadangan awal, cadangan akhir, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih memengaruhi penghitungan biaya cadangan tahun berjalan.
Kenapa aturan menggunakan nilai yang lebih kecil?
Tujuannya membuat deductible reserve mempunyai batas.
Akuntansi dapat menggunakan model risiko yang sangat sensitif terhadap asumsi ekonomi.
Perpajakan membutuhkan parameter yang lebih terukur.
Dengan menggunakan nilai yang lebih kecil antara perhitungan akuntansi dan batas fiskal, pembentukan cadangan tidak dapat melebihi salah satu limit tersebut.
Namun perusahaan tetap harus membaca detail aturan berdasarkan jenis usahanya karena formula dan kualitas piutang dapat berbeda.
Jangan membuat satu spreadsheet cadangan untuk semua entitas grup jika kegiatan usahanya berbeda.
Data agunan juga bisa relevan
Untuk kategori tertentu, PMK 74 Tahun 2024 mengatur basis piutang yang memperhitungkan nilai agunan, dengan pengecualian tertentu.
Ini berarti tax calculation dapat membutuhkan data yang tidak tersedia di general ledger biasa.
Ledger hanya menampilkan saldo piutang.
Tax membutuhkan kualitas kredit.
Nilai agunan.
Jenis pembiayaan.
Status debitur.
Cadangan awal.
Penghapusan.
Recovery.
Jika sistem kredit dan sistem akuntansi tidak terhubung, proses penghitungan fiskal menjadi berat.
Perusahaan keuangan sebaiknya membangun data pipeline khusus untuk cadangan pajak.
Bukan hanya spreadsheet manual di akhir tahun.
Apa yang terjadi jika cadangan menurun?
PMK 74 mengatur bahwa biaya pembentukan cadangan dihitung dari cadangan akhir tahun dikurangi cadangan awal setelah memperhitungkan piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang menjadi pengurang.
Dalam kondisi tertentu, hasil penghitungan dapat bernilai negatif.
Jika demikian, nilai tersebut diakui sebagai penghasilan pada tahun berjalan sesuai aturan.
Ini menunjukkan bahwa cadangan fiskal bukan pengurang satu arah.
Ketika risiko piutang membaik atau cadangan menurun, dampak fiskal dapat berbalik.
Finance perlu mempunyai roll forward.
Jika hanya menyimpan angka akhir tahun tanpa rekonsiliasi pergerakan, perusahaan sulit menjelaskan bagaimana biaya terbentuk.
Recovery piutang jangan dilupakan
Piutang yang sudah dianggap tidak tertagih kadang akhirnya dibayar.
Pelanggan yang sempat gagal bayar memperoleh pendanaan baru dan melunasi sebagian kewajiban.
Dari sisi akuntansi ada recovery.
Dari sisi pajak, recovery juga perlu dianalisis agar tidak terjadi ketidakkonsistenan antara pengurang masa lalu dan penghasilan saat pemulihan.
Sistem harus dapat menelusuri piutang yang pernah dihapus.
Jangan menghapus record dari master data hanya karena saldo akuntansinya nol.
History mempunyai nilai pajak.
Dokumen penagihan sangat penting
Untuk piutang nyata-nyata tidak tertagih, perusahaan perlu memperhatikan persyaratan formal sesuai UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.
DJP menjelaskan bahwa antara lain piutang telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, daftar piutang diserahkan kepada DJP, serta terdapat kondisi penagihan tertentu sesuai ketentuan.
Persyaratan dapat dipenuhi melalui jalur yang diatur, misalnya penyerahan perkara penagihan kepada pengadilan atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, perjanjian tertulis penghapusan atau pembebasan utang, publikasi tertentu, atau pengakuan debitur, dengan pengecualian untuk kategori tertentu sesuai regulasi.
Jangan menunggu piutang berumur tiga tahun lalu baru mencari bukti penagihan.
Collection team sebaiknya menghasilkan dokumen sejak awal.
Surat penagihan.
Korespondensi.
Perjanjian restrukturisasi.
Dokumen hukum.
Approval write off.
Semuanya membangun jejak.
Coretax dan Lampiran 11A
Dalam SPT Tahunan badan Coretax, rincian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih muncul dalam Lampiran 11A.
DJP juga menyediakan skema XML untuk mengimpor data tersebut.
Hal ini berarti tax team perlu mempunyai daftar yang dapat direkonsiliasi dengan ledger dan working paper.
Nama debitur.
Identitas.
Nilai piutang.
Data yang diwajibkan.
Jika ada ribuan akun, otomatisasi sangat membantu.
Tetapi otomatisasi hanya bekerja jika master data debitur rapi.
Nama vendor atau pelanggan yang berubah-ubah akan menghasilkan duplicate record.
Mulai dari master data, bukan dari XML.
Apa yang harus dilakukan perusahaan nonkeuangan?
Perusahaan nonkeuangan yang memiliki banyak kredit pelanggan tetap perlu mengelola allowance secara akuntansi.
Namun untuk pajak, jangan otomatis menyalin beban allowance ke SPT.
Buat bridge.
Saldo allowance komersial.
Koreksi fiskal atas pembentukan yang tidak diakui.
Daftar piutang yang benar-benar memenuhi syarat write off fiskal.
Recovery.
Saldo koreksi temporer atau permanen sesuai karakter.
Dengan bridge ini, perusahaan dapat menjelaskan kenapa beban bad debt di laporan keuangan berbeda dari pengurang fiskal.
Ini juga membantu penyusunan pajak tangguhan jika relevan secara akuntansi.
Kesalahan yang sering terjadi
Pertama, semua allowance dianggap deductible.
Kedua, perusahaan yang tidak masuk kategori PMK 74 menggunakan formula lembaga keuangan.
Ketiga, perusahaan menghapus piutang tanpa memenuhi persyaratan formal.
Keempat, daftar piutang tidak dilaporkan.
Kelima, collection evidence tidak tersedia.
Keenam, recovery tidak direkonsiliasi.
Ketujuh, cadangan fiskal tidak memiliki roll forward.
Kedelapan, data agunan tidak masuk tax calculation.
Kesembilan, angka Coretax tidak cocok dengan ledger.
Kesepuluh, finance baru melakukan rekonsiliasi ketika auditor pajak bertanya.
Semua masalah tersebut dapat dikurangi dengan SOP yang memisahkan allowance akuntansi dan treatment fiskal.
Satu piutang, dua cara melihat risiko
Akuntansi bertanya: berapa kerugian kredit yang secara wajar perlu diakui sekarang?
Pajak bertanya: apakah Wajib Pajak termasuk yang boleh membentuk cadangan fiskal, berapa batasnya, dan apakah persyaratan pengurangan sudah terpenuhi?
Pertanyaannya berbeda, sehingga jawabannya bisa berbeda.
Itu bukan anomali.
Itulah rekonsiliasi fiskal.
Bagi perusahaan dagang, allowance akuntansi mungkin perlu dikoreksi sampai piutang benar-benar memenuhi syarat penghapusan fiskal.
Bagi bank atau badan usaha tertentu, cadangan fiskal dapat diakui tetapi dihitung dengan batasan PMK 74 Tahun 2024.
Karena itu, jangan memulai dari jurnal.
Mulai dari kategori usaha, jenis piutang, dan aturan yang berlaku.
Baru setelah itu angka akuntansi dan angka pajak dapat dipertemukan secara masuk akal.
Perbedaan ini juga penting untuk budgeting pajak. Jika manajemen melihat beban impairment besar di laporan keuangan, jangan langsung mengasumsikan Penghasilan Kena Pajak turun dengan jumlah yang sama. Tax team perlu membuat estimasi koreksi sejak allowance dibentuk.
Tanpa estimasi itu, effective tax rate dapat terlihat melonjak pada akhir tahun dan dianggap sebagai kesalahan pajak, padahal penyebabnya adalah perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal.
Bagi CFO, informasi yang lebih berguna bukan hanya saldo cadangan, tetapi tiga angka yang berdampingan: allowance komersial, cadangan yang diakui fiskal jika perusahaan memenuhi syarat, dan piutang nyata-nyata tidak tertagih yang memenuhi persyaratan pengurang. Tiga angka itu menjelaskan mengapa laba akuntansi dan penghasilan neto fiskal bergerak berbeda.