Kerja dari apartemen di Jakarta untuk perusahaan yang kantornya berada di Singapura, Australia, Amerika Serikat, atau Eropa kini bukan situasi aneh. Kontrak ditandatangani secara digital, gaji masuk dari luar negeri, rapat dilakukan lewat video, dan tidak ada kantor pemberi kerja di Indonesia.
Lalu pertanyaan pajaknya muncul: kalau perusahaan tidak berada di Indonesia, apakah penghasilan itu otomatis tidak kena Pajak Penghasilan di Indonesia?
Jawabannya tidak sesederhana lokasi rekening atau lokasi kantor pemberi kerja.
Untuk orang yang tinggal dan bekerja dari Indonesia, analisis pertama justru dimulai dari status subjek pajaknya. Jika orang tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia, pada prinsipnya penghasilan yang menjadi objek pajak perlu dibaca dalam kerangka kewajiban pajak Indonesia, termasuk penghasilan dari luar negeri, dengan memperhatikan pengecualian, kredit pajak luar negeri, dan perjanjian penghindaran pajak berganda jika relevan.
Direktorat Jenderal Pajak juga pernah membahas secara khusus pekerja remote yang tinggal di Indonesia dan menerima penghasilan dari perusahaan Amerika Serikat. Dalam contoh tersebut, status domisili pajak Indonesia menjadi titik awal, bukan kewarganegaraan perusahaan yang membayar.
Jadi pertanyaan yang tepat bukan hanya, “Siapa yang menggaji saya?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Saya merupakan subjek pajak negara mana, pekerjaan dilakukan di mana, siapa pemotong pajaknya, dan apakah pajak juga sudah dipotong di luar negeri?”
Mulai dari status subjek pajak
Undang-Undang Pajak Penghasilan membedakan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
Untuk orang pribadi, status subjek pajak dalam negeri antara lain terkait dengan bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia sesuai ketentuan.
Karena itu, seseorang yang bekerja remote dari Indonesia tidak otomatis dianggap menerima penghasilan yang “berada di luar sistem pajak Indonesia” hanya karena perusahaan pembayarnya asing.
Jika ia memang merupakan wajib pajak dalam negeri, ruang lingkup penghasilan yang harus diperhatikan lebih luas daripada gaji dari perusahaan lokal.
Sebaliknya, orang yang status subjek pajaknya sudah berubah menjadi subjek pajak luar negeri dapat mempunyai konsekuensi berbeda. Status itu tidak boleh ditentukan hanya dari paspor, lokasi bank, atau alamat perusahaan.
Fakta tinggal dan ketentuan residensi pajak harus diperiksa.
Gaji dari luar negeri belum tentu punya pemotong Indonesia
Di sinilah remote worker berbeda dari pegawai perusahaan Indonesia.
Pegawai lokal biasanya menerima gaji dari pemberi kerja yang menjadi pemotong PPh Pasal 21. Perusahaan menghitung, memotong, menyetor, melaporkan, dan menerbitkan bukti potong.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke PPh 21 untuk Komisaris: Kenapa Polanya Berbeda dari Karyawan Biasa?.
Kalau pemberi kerja adalah perusahaan asing yang tidak mempunyai entitas, bentuk usaha tetap, atau keberadaan lain yang membuatnya menjadi pemotong pajak di Indonesia, mekanisme itu belum tentu ada.
Artinya, penghasilan dapat tetap relevan untuk pajak Indonesia, tetapi tidak ada pihak lokal yang otomatis memotong PPh 21 dari payroll bulanan.
DJP pada materi mengenai freelancer juga menegaskan prinsip penting: pemotongan terjadi jika pihak pembayar memang merupakan pemotong pajak. Jika pengguna jasa bukan pemotong pajak, tidak berarti penghasilannya hilang dari kewajiban pajak penerima.
Untuk remote employee lintas negara, status hubungan kerja dan status pihak pembayar harus dianalisis berdasarkan fakta kontrak.
Jangan memaksakan semua kasus menjadi PPh 21 bulanan seperti pegawai lokal.
Tetapi jangan pula mengambil kesimpulan sebaliknya bahwa tidak ada pemotongan berarti tidak ada pajak.
Self assessment menjadi lebih penting
Sistem pajak Indonesia pada dasarnya menggunakan self assessment.
Jika tidak ada pemotong pajak Indonesia, wajib pajak perlu menghitung dampak penghasilan tersebut dalam kewajiban pajaknya sendiri sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, penghasilan yang harus dilaporkan akan bertemu dalam SPT Tahunan orang pribadi.
Dalam kondisi tertentu, kewajiban angsuran PPh Pasal 25 juga dapat relevan setelah posisi pajak tahunan terbentuk. Besarnya tidak boleh ditebak dari nominal gaji bulanan, karena bergantung pada komposisi penghasilan, kredit pajak, dan perhitungan tahun sebelumnya sesuai aturan.
Bagi remote worker, ini perubahan mental yang penting.
Karyawan perusahaan lokal terbiasa melihat pajak sebagai sesuatu yang “sudah diurus payroll”. Remote worker perusahaan asing bisa tidak memiliki lapisan administrasi tersebut.
Tanggung jawab dokumentasi dan perhitungan menjadi jauh lebih personal.
Bagaimana jika pajak sudah dipotong di negara lain?
Ini situasi yang sering terjadi.
Perusahaan asing mungkin memotong pajak berdasarkan aturan negaranya. Pegawai kemudian juga merupakan wajib pajak dalam negeri Indonesia.
Apakah berarti penghasilan yang sama selalu dipajaki dua kali penuh?
Belum tentu.
Indonesia mempunyai mekanisme kredit pajak luar negeri berdasarkan Pasal 24 UU PPh dan peraturan pelaksanaannya. Jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara yang relevan, pembagian hak pemajakan juga perlu dilihat dari perjanjian tersebut.
DJP dalam contoh pekerja remote dengan perusahaan Amerika Serikat menjelaskan penggunaan kredit pajak luar negeri ketika penghasilan dikenai pajak di luar negeri dan Indonesia tetap memiliki hak pemajakan.
Namun kredit pajak bukan berarti seluruh pajak luar negeri otomatis bisa dikurangkan tanpa batas.
Jumlah yang dapat dikreditkan mengikuti batas dan persyaratan ketentuan yang berlaku. Bukti pemotongan atau pembayaran pajak luar negeri perlu disimpan.
Karena itu, remote worker sebaiknya tidak hanya menyimpan payslip.
Simpan tax statement dari negara lain, bukti pembayaran, kontrak kerja, rekening penerimaan, serta dokumen lain yang menunjukkan sumber dan periode penghasilan.
Lokasi bank bukan penentu utama
Ada anggapan bahwa gaji aman dari pajak Indonesia jika dibayar ke rekening luar negeri.
Itu cara berpikir yang keliru.
Pajak penghasilan tidak ditentukan semata-mata oleh rekening mana yang menerima uang.
Jika orang tersebut merupakan wajib pajak dalam negeri dan penghasilannya termasuk dalam ruang lingkup penghasilan yang harus dikenai atau dilaporkan di Indonesia, memindahkan rekening penerimaan tidak mengubah substansi penghasilan.
Sebaliknya, menerima gaji asing melalui rekening bank Indonesia juga tidak otomatis menentukan bahwa semua kewajiban telah dipotong bank.
Bank hanya menjalankan fungsi perbankan. Ia bukan otomatis payroll withholding agent atas gaji tersebut.
Kontrak employee dan contractor jangan dicampur
Perusahaan asing sering menawarkan dua model.
Model pertama adalah employment melalui entitas lokal atau employer of record.
Model kedua adalah kontrak independen langsung dengan individu.
Dari sisi bisnis, keduanya memungkinkan seseorang bekerja untuk tim asing dari Indonesia.
Dari sisi pajak dan hukum, keduanya tidak identik.
Jika ada entitas atau employer of record di Indonesia yang secara hukum menjadi pemberi kerja, PPh 21 dan kewajiban payroll lokal dapat berjalan melalui pihak tersebut.
Jika kontraknya benar-benar independent contractor dengan perusahaan luar negeri, penghasilannya bisa masuk ke analisis pekerjaan bebas atau usaha orang pribadi tergantung fakta.
Jangan menyebut diri “freelancer” hanya karena bekerja remote jika kontrak dan realitas hubungan sebenarnya menunjukkan hubungan kerja.
Begitu pula jangan memaksakan status employee jika kenyataannya individu memberikan jasa secara independen.
Klasifikasi menentukan bukan hanya pajak, tetapi juga dokumentasi dan kewajiban lain.
Perusahaan asing juga perlu memikirkan risiko Indonesia
Judul artikel ini bertanya siapa yang harus memikirkan PPh.
Jawabannya bukan hanya pekerja.
Perusahaan asing juga perlu memeriksa apakah cara mereka mempekerjakan orang di Indonesia menimbulkan kewajiban lokal.
Satu remote employee tidak otomatis selalu menciptakan bentuk usaha tetap atau kewajiban badan di Indonesia. Namun fakta seperti kewenangan menandatangani kontrak, fungsi bisnis yang dijalankan, tempat tetap untuk menjalankan usaha, dan ketentuan P3B dapat menjadi relevan.
Ini area yang tidak aman diselesaikan dengan asumsi umum.
Jika struktur remote hiring sudah besar, perusahaan perlu melakukan tax and legal review tersendiri.
Dari sisi individu, jangan berasumsi bahwa karena perusahaan asing belum mendaftarkan apa pun di Indonesia maka pajak pribadi ikut hilang.
Kewajiban perusahaan dan kewajiban orang pribadi adalah dua analisis yang berhubungan, tetapi tidak sama.
Waspadai kurs
Gaji dalam dolar, euro, atau dolar Singapura harus diterjemahkan ke rupiah untuk kebutuhan perpajakan Indonesia menggunakan ketentuan kurs yang berlaku untuk transaksi atau periode yang relevan.
Jangan menggunakan satu kurs perkiraan sepanjang tahun tanpa dasar.
Simpan data tanggal pembayaran dan mata uang.
Jika perusahaan membayar dua kali sebulan, catatan harus cukup rinci untuk merekonstruksi penerimaan.
Hal yang sama berlaku untuk bonus, stock compensation, reimbursement, dan benefit lain.
Remote worker dengan paket kompensasi internasional sering memiliki lebih banyak komponen daripada gaji tunai.
SPT Tahunan harus melihat semuanya sesuai sifat masing-masing.
Apa yang sebaiknya disiapkan remote worker?
Pertama, kontrak kerja atau kontrak jasa.
Kedua, data negara dan identitas pihak pembayar.
Ketiga, payslip atau invoice.
Keempat, bukti penerimaan dana.
Kelima, tax statement atau bukti pemotongan pajak luar negeri jika ada.
Keenam, informasi periode kerja dan lokasi kerja fisik.
Ketujuh, data benefit dan bonus.
Kedelapan, dokumen saham atau equity compensation jika menjadi bagian paket.
Kesembilan, catatan pajak Indonesia yang sudah dibayar sendiri.
Kesepuluh, dokumen residensi jika status subjek pajak lintas negara menjadi isu.
Dokumen tersebut bukan formalitas. Ia menentukan apakah perhitungan pajak dapat direkonsiliasi dengan benar.
Jangan tunggu Maret
Kesalahan paling mahal adalah menunggu menjelang batas SPT baru menghitung seluruh gaji asing setahun.
Jika tidak ada withholding lokal, jumlah pajak yang harus dibayar sendiri bisa terasa besar karena tidak dicicil melalui payroll.
Remote worker sebaiknya membuat proyeksi pajak sepanjang tahun.
Bukan untuk menebak kewajiban secara sembarangan, tetapi untuk mengetahui apakah ada potensi pembayaran yang perlu disiapkan.
Jika penghasilan juga dipotong di luar negeri, dokumentasikan sejak awal agar mekanisme kredit pajak dapat dinilai.
Jika pekerjaan dilakukan di beberapa negara, catat hari keberadaan dan lokasi pekerjaan.
Jika status residensi berubah, jangan menggunakan asumsi tahun sebelumnya.
Kesimpulannya, perusahaan asing bukan tiket bebas PPh
Remote working mengubah lokasi kantor, bukan menghapus prinsip pajak.
Untuk orang yang bekerja dari Indonesia, analisis dimulai dari status subjek pajak, lalu sumber dan karakter penghasilan, hubungan kerja, status pihak pembayar, pajak luar negeri, dan kewajiban pelaporan Indonesia.
Jika ada pemberi kerja atau employer of record di Indonesia, PPh 21 bisa muncul melalui payroll lokal.
Jika pembayaran datang langsung dari perusahaan asing yang bukan pemotong Indonesia, kewajiban individu tidak otomatis hilang. Self assessment justru menjadi lebih penting.
Jika pajak juga dipotong di negara lain, P3B dan kredit pajak luar negeri perlu diperiksa.
Jadi siapa yang harus memikirkan PPh?
Remote worker harus memikirkan kewajiban pribadinya. Perusahaan asing harus memikirkan struktur kehadiran dan kewajiban lokalnya. Jika ada entitas atau payroll provider Indonesia, mereka juga mempunyai peran.
Yang tidak boleh dilakukan adalah menganggap tidak adanya kantor fisik berarti tidak ada pajak.
Dalam kerja lintas negara, lokasi laptop mungkin sederhana. Posisi pajaknya tidak selalu demikian.