SPT Tahunan untuk Pemilik Aset Kripto: Catatan Transaksi Mana yang Penting?

Seorang pemilik aset kripto bisa melakukan ratusan transaksi dalam setahun tanpa pernah memegang satu lembar dokumen fisik. Beli lewat aplikasi, jual sebagian, pindah aset ke wallet pribadi, menukar satu aset dengan aset lain, lalu menyimpan sisanya sampai 31 Desember. Ketika musim SPT datang, masalahnya baru terasa: data mana yang sebenarnya perlu dibawa ke pelaporan pajak?

Pertanyaan itu makin relevan pada 2026 karena rezim pajak aset kripto telah berubah. Pemerintah melalui PMK 50 Tahun 2025 mengubah perlakuan perpajakan transaksi aset kripto mulai 1 Agustus 2025. Dalam kerangka baru, aset kripto diperlakukan sebagai aset keuangan digital dan penyerahannya tidak lagi dikenai PPN seperti rezim sebelumnya. Pada saat yang sama, mekanisme PPh atas transaksi perdagangan aset kripto tetap perlu dibaca sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi pemilik aset, perubahan rezim ini membuat pencatatan tanggal transaksi menjadi sangat penting. Transaksi sebelum dan sesudah 1 Agustus 2025 tidak boleh dibaca seolah selalu berada di bawah aturan yang sama.

Mulai dari daftar aset yang masih dimiliki

Langkah pertama bukan menghitung berapa kali seseorang melakukan trading. Mulailah dari posisi aset pada akhir tahun.

DJP secara eksplisit mengingatkan bahwa aset kripto yang masih dimiliki pada akhir tahun tetap perlu dicantumkan dalam daftar harta SPT Tahunan. Fakta bahwa transaksi tertentu sudah dipotong atau dipungut pajak tidak menghilangkan kewajiban untuk melaporkan aset yang masih dimiliki sebagai harta.

Karena itu, buat snapshot per 31 Desember. Catat jenis aset, jumlah unit, platform atau wallet tempat aset disimpan, tahun perolehan, dan nilai yang digunakan untuk tujuan pelaporan harta sesuai ketentuan.

Bagi orang yang hanya memiliki satu akun exchange, ini relatif mudah. Tantangannya muncul ketika aset tersebar di beberapa exchange, wallet non-kustodian, hardware wallet, atau platform luar negeri.

Jangan menganggap aset yang dipindahkan ke wallet pribadi “hilang dari sistem” sehingga tidak perlu dicatat. Perpindahan lokasi penyimpanan tidak otomatis mengubah kepemilikan ekonomis.

Pisahkan transaksi jual dari perpindahan antarwallet

Inilah salah satu sumber kekacauan terbesar.

Transfer Bitcoin dari exchange A ke wallet pribadi bukan hal yang sama dengan menjual Bitcoin. Begitu pula memindahkan aset dari wallet pribadi ke exchange B belum tentu merupakan transaksi penjualan. Bila pencatatan tidak rapi, investor bisa membaca mutasi keluar sebagai disposal atau penjualan padahal sebenarnya hanya memindahkan aset miliknya sendiri.

Karena itu, histori transaksi perlu diberi label minimal: pembelian, penjualan, transfer masuk, transfer keluar, swap atau pertukaran, reward, dan transaksi lain yang relevan.

Fee jaringan juga perlu dipisahkan dari nilai aset yang ditransfer. Tanpa pemisahan ini, jumlah unit bisa sulit direkonsiliasi pada akhir tahun.

Tanggal transaksi sebelum dan sesudah 1 Agustus 2025 penting

PMK 50 Tahun 2025 berlaku mulai 1 Agustus 2025. Salah satu perubahan besarnya adalah penyerahan aset kripto tidak lagi dikenai PPN karena aset kripto ditempatkan dalam kerangka aset keuangan digital.

Ini berarti investor yang sedang menyusun data tahun pajak 2025 tidak boleh sekadar mengambil total transaksi Januari sampai Desember lalu menganggap seluruh periode memiliki perlakuan identik.

Setidaknya pisahkan transaksi 1 Januari sampai 31 Juli 2025 dan transaksi mulai 1 Agustus 2025. Bila laporan platform sudah memuat pajak yang dipungut per transaksi, simpan data itu. Jangan menghapus histori lama hanya karena aturan berubah di tengah tahun.

Perubahan aturan tidak menghapus jejak kewajiban pada periode ketika aturan sebelumnya masih berlaku.

Catat exchange atau penyelenggara tempat transaksi dilakukan

Perlakuan pemungutan PPh dapat dipengaruhi oleh karakter penyelenggara transaksi. Karena itu, catatan transaksi sebaiknya tidak hanya berisi tanggal, aset, dan nilai rupiah.

Tambahkan nama platform atau penyelenggara. Bila menggunakan lebih dari satu platform, jangan gabungkan seluruh transaksi tanpa penanda asal. Informasi ini akan membantu ketika investor harus memahami mengapa pemotongan atau pemungutan pada satu transaksi berbeda dengan transaksi lain.

Hal yang sama berlaku untuk transaksi melalui platform luar negeri. Jangan berasumsi bahwa karena aplikasi tersebut dapat diakses dari Indonesia maka mekanisme pajaknya otomatis sama dengan penyelenggara dalam negeri yang memenuhi ketentuan Indonesia.

Untuk kasus lintas negara atau transaksi yang kompleks, klasifikasi perlu dilakukan lebih hati-hati karena dapat menyentuh aspek sumber penghasilan, mekanisme pemungutan, pelaporan, dan pertukaran informasi.

Jangan hanya menyimpan nilai rupiah terakhir

Sebagian investor membuat catatan dengan cara sangat sederhana: saldo akhir tahun dikali harga pada 31 Desember. Itu belum cukup untuk menjelaskan keseluruhan aktivitas sepanjang tahun.

Simpan histori harga atau nilai transaksi dalam rupiah pada saat transaksi sebagaimana tercermin pada laporan platform. Data tersebut berguna untuk merekonsiliasi pembelian, penjualan, pajak yang dipungut, dan perubahan jumlah aset.

Tidak perlu membuat harga teoritis sendiri jika platform sudah menyediakan laporan transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang penting, investor memahami sumber angka tersebut.

Screenshot dashboard sebaiknya hanya menjadi cadangan, bukan satu-satunya arsip. Dashboard dapat berubah, aplikasi dapat memperbarui tampilan, dan histori tertentu mungkin lebih sulit diakses setelah beberapa tahun.

Pajak yang sudah dipungut tetap perlu punya jejak

Bila penyelenggara melakukan pemungutan PPh atas transaksi, simpan informasi pemungutan itu. Jangan berpikir “sudah otomatis dipotong, jadi tidak perlu tahu lagi.”

Dalam pelaporan tahunan, wajib pajak perlu dapat membedakan penghasilan yang telah dikenai pajak dengan karakter tertentu dari penghasilan lain. Bukti atau laporan pemungutan membantu menjaga pemisahan tersebut.

Jika platform menyediakan tax report, download setiap tahun dan simpan di luar aplikasi. Bila tidak ada tax report terpisah, simpan transaction statement yang menunjukkan komponen pajak atau biaya yang dipungut.

Pada tahap rekonsiliasi, cocokkan total yang tercantum pada laporan dengan mutasi rekening bank atau sumber dana utama. Tidak harus satu per satu untuk transaksi kecil jika sistem sudah memberi laporan konsolidasi yang andal, tetapi transaksi material sebaiknya dapat ditelusuri.

Swap dan pertukaran aset jangan dianggap sekadar pindah nama

Dalam dunia kripto, seseorang dapat menukar satu token dengan token lain tanpa terlebih dahulu menarik rupiah ke rekening bank. Secara pengalaman pengguna, transaksi itu terasa seperti pertukaran biasa.

Dari sisi pencatatan pajak, jangan langsung menganggap tidak ada transaksi hanya karena tidak ada rupiah yang masuk ke bank. Simpan detail swap: aset yang dilepas, aset yang diterima, waktu transaksi, nilai yang tercatat, platform, dan fee.

Tujuannya bukan memutuskan sendiri perlakuan pajaknya dari layar aplikasi. Tujuannya memastikan data yang dibutuhkan tersedia ketika transaksi tersebut harus diklasifikasikan.

Ketiadaan arus kas rupiah bukan bukti bahwa tidak ada konsekuensi perpajakan.

Aset yang sudah dijual juga jangan menghilang dari arsip

Pada 31 Desember, investor mungkin sudah tidak memiliki token tertentu. Token itu memang tidak lagi menjadi posisi harta akhir tahun. Namun histori penjualan sepanjang tahun tetap penting.

Kesalahan yang sering terjadi adalah hanya mengunduh portfolio snapshot sehingga seluruh jejak aset yang sudah dilepas hilang dari dokumentasi. Padahal pajak transaksi dan rekonsiliasi justru banyak berkaitan dengan aktivitas yang sudah selesai sebelum akhir tahun.

Karena itu, simpan dua jenis laporan: snapshot posisi akhir tahun dan histori transaksi satu tahun penuh.

Keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda.

Perhatikan staking, reward, mining, airdrop, dan aktivitas nontrading

Tidak semua kepemilikan kripto berasal dari pembelian biasa. Ada investor yang menerima reward, staking yield, hasil mining, airdrop, referral, atau bentuk penerimaan lain.

Jangan otomatis menyamakan semuanya dengan capital gain dari jual beli. Karakter penghasilan dan aturan pajaknya dapat berbeda tergantung kegiatan, mekanisme penerimaan, dan ketentuan yang berlaku.

Untuk aktivitas seperti ini, catat sumber aset, tanggal diterima, jumlah unit, nilai saat tercatat, dan pihak atau platform yang memberikan. Bila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak, simpan buktinya.

Khusus mining dan aktivitas usaha yang lebih intensif, pendekatannya dapat berbeda dari investor pasif. Jangan memaksakan logika investor ritel pada kegiatan yang secara substansi sudah menyerupai aktivitas bisnis.

CARF membuat kualitas data makin penting

Mulai 1 Januari 2026, Indonesia menjalankan tahapan due diligence pengguna aset kripto dalam kerangka implementasi Crypto-Asset Reporting Framework atau CARF. Kerangka ini memperkuat arah pertukaran dan kualitas informasi terkait aset kripto secara internasional.

Bagi wajib pajak, pesan praktisnya sederhana: aset digital bukan area yang layak dikelola dengan asumsi bahwa data tidak akan pernah terhubung atau dibandingkan.

Kewajiban pelaporan tetap harus didasarkan pada aturan domestik yang berlaku, tetapi disiplin data menjadi semakin penting. Identitas akun, transaksi, dan kepemilikan perlu konsisten.

Buat satu ledger pribadi yang bisa diaudit ulang

Pemilik aset kripto yang aktif sebaiknya mempunyai ledger sederhana dengan kolom: tanggal, jenis transaksi, aset, jumlah unit, nilai transaksi, platform atau wallet, fee, pajak yang dipungut, tx hash bila relevan, dan catatan.

Ledger ini bukan pengganti laporan resmi penyelenggara. Ia berfungsi sebagai indeks agar data dari berbagai sumber dapat direkonsiliasi.

Untuk transfer antarwallet milik sendiri, beri penanda khusus agar tidak salah dibaca sebagai penjualan. Untuk transaksi yang belum jelas klasifikasinya, tandai untuk ditinjau, jangan dipaksa masuk kategori yang salah hanya demi membuat spreadsheet terlihat rapi.

Tujuan akhirnya adalah konsistensi

Saat mengisi SPT Tahunan, tiga lapisan data harus saling masuk akal: posisi aset akhir tahun, transaksi yang menghasilkan atau mengubah kepemilikan sepanjang tahun, dan pajak yang telah dipungut atau dibayar.

Kalau salah satu tidak cocok, cari penyebabnya sebelum submit.

Pemilik kripto tidak perlu menyerahkan seluruh transaction hash ke SPT jika memang tidak diminta sebagai bagian formulir. Tetapi dokumen tersebut sebaiknya tersedia dalam arsip sehingga angka yang dilaporkan dapat ditelusuri kembali.

Coretax bukan mesin yang dapat memperbaiki histori transaksi yang tidak pernah dicatat. Ia hanya menerima data yang disiapkan wajib pajak dan data yang telah tersedia dalam administrasi pajak.

Karena itu, bagi pemilik aset kripto, pekerjaan pajak terbaik justru dilakukan sepanjang tahun: rutin mengunduh laporan, menyimpan tax report, menandai transfer antarwallet, dan membuat snapshot akhir tahun. Ketika SPT datang, Anda tidak lagi menebak apa yang pernah terjadi. Anda tinggal membaca jejak transaksi yang sudah dibuat sendiri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *