Coretax mengubah satu kebiasaan lama yang cukup mendasar di banyak perusahaan. Administrasi pajak badan tidak lagi idealnya diperlakukan sebagai satu akun perusahaan yang username dan password-nya beredar dari direktur ke staf finance, lalu ke konsultan, lalu mungkin tersimpan di browser komputer kantor. Di Coretax, akses terhadap wajib pajak badan dibangun melalui orang pribadi yang memiliki kewenangan, kemudian orang tersebut menjalankan peran terhadap badan yang diwakilinya.
Pembahasan yang masih berada dalam jalur isu yang sama dapat dilanjutkan ke Coretax untuk Tim Finance: Cara Membagi Peran Tanpa Semua Akses Dipegang Satu Orang.
Untuk memperluas konteks pada bagian ini, lihat Coretax untuk Perusahaan dengan Banyak Cabang: Masalah Administrasi yang Perlu Diantisipasi.
Perubahan ini terlihat teknis, tetapi konsekuensinya sebenarnya masuk ke wilayah tata kelola. Pertanyaan yang perlu dijawab perusahaan bukan hanya, “Siapa yang bisa login?” Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Siapa yang secara organisasi memang perlu memiliki kewenangan, siapa yang mengerjakan transaksi harian, dan siapa yang tetap bertanggung jawab ketika pekerjaan sudah didelegasikan?”
Direktur tidak selalu harus mengerjakan pajak sendiri
Dalam praktik bisnis, direktur memang tidak realistis jika harus membuat setiap bukti potong, menyiapkan setiap kode billing, atau membuka setiap menu pelaporan. Fungsi pajak biasanya dikerjakan oleh tax staff, finance, accounting, payroll, atau pihak yang diberi kuasa sesuai ketentuan.
Coretax tidak mengubah kebutuhan pembagian pekerjaan itu. Yang berubah adalah cara aksesnya perlu lebih tertib.
Panduan DJP mengenai Person in Charge atau PIC menjelaskan bahwa PIC wajib pajak badan adalah orang pribadi yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. PIC utama memiliki hak akses yang sangat luas atau super user. Dari akun orang pribadi, pengguna yang memiliki kewenangan dapat melakukan impersonate ke akun wajib pajak badan yang diwakilinya.
Artinya, desainnya bukan “semua orang memakai akun perusahaan yang sama”. Identitas orang yang menjalankan peran menjadi penting.
Bayangkan sebuah perusahaan dengan direktur utama, direktur keuangan, tax manager, dua tax staff, dan satu konsultan eksternal. Kalau semua orang memegang satu kombinasi username dan password yang sama, perusahaan akan kesulitan menjawab pertanyaan sederhana ketika ada masalah: siapa yang mengubah data, siapa yang menyiapkan dokumen, siapa yang melakukan submit, dan apakah akses orang yang sudah keluar dari perusahaan masih aktif?
Karena itu, isu Coretax bagi pengurus sebenarnya adalah isu control environment.
PIC bukan sekadar nama formal
Kesalahan yang cukup mudah terjadi adalah menganggap penunjukan PIC hanya sebagai syarat administratif agar perusahaan bisa masuk ke Coretax. Padahal, posisi ini terkait dengan akses yang luas terhadap administrasi perpajakan badan.
DJP menjelaskan bahwa PIC utama dapat memiliki akses penuh untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak badan. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak memilih PIC hanya berdasarkan siapa yang paling sering membuka aplikasi.
Ada tiga lapis pertimbangan.
Pertama, apakah orang tersebut memang memiliki hubungan dan kewenangan yang tepat terhadap perusahaan.
Kedua, apakah data orang tersebut di administrasi perpajakan sudah benar sehingga proses akses tidak terganggu.
Ketiga, apakah perusahaan memiliki mekanisme internal untuk mengendalikan apa yang dilakukan melalui akses tersebut.
Poin ketiga sering dilupakan. Sistem memberi akses, tetapi perusahaan tetap membutuhkan kebijakan internal. Hak teknis di aplikasi tidak otomatis sama dengan otorisasi bisnis internal.
Seseorang mungkin secara sistem dapat melakukan tindakan tertentu, tetapi secara SOP perusahaan ia tetap harus memperoleh review tax manager atau persetujuan direktur keuangan sebelum tindakan tersebut dijalankan.
Akses luas tidak berarti semua pekerjaan harus dilakukan oleh PIC
Coretax menyediakan mekanisme pengelolaan pihak terkait dan pemberian role. DJP juga menjelaskan bahwa pegawai dapat direkam sebagai related person dan diberi peran tertentu sehingga pekerjaan perpajakan dapat dibagi.
Ini penting karena perusahaan tidak perlu membuat PIC utama menjadi operator untuk semuanya.
Struktur yang lebih sehat adalah memisahkan sedikitnya empat fungsi secara konseptual.
Fungsi pertama adalah pemilik kewenangan tertinggi. Di sini perusahaan memastikan siapa PIC atau pihak yang memiliki kontrol paling luas dan mengapa orang itu dipilih.
Fungsi kedua adalah operator. Mereka mengerjakan administrasi rutin sesuai tanggung jawabnya.
Fungsi ketiga adalah reviewer. Mereka memeriksa dasar transaksi, perhitungan, periode, jenis pajak, dan dokumen sebelum tindakan penting dilakukan.
Fungsi keempat adalah approver atau penanggung jawab bisnis. Untuk transaksi material atau pelaporan tertentu, perusahaan dapat menetapkan level persetujuan yang lebih tinggi.
Pembagian seperti ini bukan istilah resmi Coretax. Ini adalah desain kontrol internal yang dapat dibangun perusahaan di atas fitur akses yang tersedia.
Direktur tetap perlu memahami apa yang didelegasikan
Satu kalimat yang sering muncul di kantor adalah, “Pajak sudah dipegang finance.”
Kalimat itu bisa benar secara operasional, tetapi berbahaya jika diterjemahkan menjadi pengurus sama sekali tidak perlu mengetahui prosesnya.
Direktur tidak harus menjadi operator, tetapi sebaiknya mengetahui paling tidak lima hal.
Pertama, siapa PIC aktif perusahaan.
Kedua, siapa saja yang memiliki role dan akses terhadap administrasi pajak badan.
Ketiga, proses mana yang boleh dilakukan staf tanpa approval dan proses mana yang membutuhkan review.
Keempat, bagaimana akses dicabut ketika pegawai resign, mutasi, atau berganti tanggung jawab.
Kelima, bagaimana perusahaan menyimpan bukti bahwa tindakan penting telah direview dan disetujui.
Ini menjadi semakin penting karena Coretax mengintegrasikan banyak fungsi administrasi pajak dalam satu ekosistem. DJP menjelaskan bahwa sistem ini melayani proses registrasi, pelaporan, pembayaran, dan layanan administrasi lainnya. Semakin banyak proses berada di satu sistem, semakin besar kebutuhan perusahaan untuk mengendalikan siapa dapat melakukan apa.
Jangan berbagi kredensial sebagai jalan pintas
Misalkan tax manager berkata kepada staf baru, “Pakai login saya dulu, nanti role-nya kita urus.”
Secara praktis mungkin terasa cepat. Dari sisi kontrol, itu keputusan yang buruk.
Kredensial pribadi seharusnya tidak menjadi aset bersama tim. Jika satu akun dipakai banyak orang, jejak pertanggungjawaban melemah. Selain risiko kerahasiaan, perusahaan juga akan kesulitan melakukan investigasi jika terjadi perubahan data atau tindakan yang tidak sesuai.
Lebih baik proses onboarding akses membutuhkan sedikit waktu tetapi identitas pengguna tetap jelas.
Hal yang sama berlaku ketika perusahaan memakai konsultan. Perusahaan perlu membedakan antara kebutuhan konsultan memperoleh informasi, kebutuhan melakukan pekerjaan tertentu, dan kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak. Untuk tindakan yang membutuhkan kuasa, rujuk ketentuan kuasa wajib pajak yang berlaku pada saat tindakan dilakukan. Pada 2026 terdapat PMK 44 Tahun 2026 yang relevan untuk pengaturan kuasa wajib pajak, sehingga perusahaan tidak sebaiknya mengandalkan kebiasaan lama tanpa mengecek ketentuan terbaru.
Bukan hanya soal IT, tetapi juga corporate governance
Tim IT mungkin membantu soal perangkat, keamanan jaringan, password manager, atau pemulihan akun. Namun keputusan mengenai akses Coretax tidak boleh sepenuhnya dilempar ke IT.
Tax function perlu menentukan kebutuhan akses berdasarkan proses pajak.
Finance perlu memastikan keterkaitan dengan pembayaran dan pencatatan.
HR perlu memberi sinyal cepat ketika pegawai masuk, pindah fungsi, atau keluar.
Legal atau corporate secretary mungkin perlu terlibat ketika ada perubahan pengurus.
Manajemen menentukan level risiko yang dapat diterima.
Dengan kata lain, Coretax membuat administrasi pajak semakin dekat dengan praktik identity and access management yang sudah lazim di sistem keuangan perusahaan.
Perubahan pengurus adalah momen yang harus memicu review akses
Pergantian direktur bukan sekadar pembaruan struktur organisasi di dokumen perusahaan. Bila orang yang berubah memiliki peran dalam Coretax, perusahaan perlu menilai apakah data pihak terkait, PIC, role, kontak, serta otorisasi yang relevan masih sesuai.
Jangan menunggu sampai hari pelaporan untuk menemukan bahwa orang yang seharusnya menjalankan kewajiban tidak dapat mengakses badan, atau orang yang sudah tidak berkepentingan justru masih mempunyai akses.
SOP yang baik membuat perubahan personel menjadi trigger otomatis.
Contohnya:
HR atau corporate secretary memberi pemberitahuan perubahan.
Tax manager memeriksa dampaknya terhadap akses Coretax.
PIC atau pihak berwenang melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Perusahaan menguji akses setelah perubahan.
Dokumentasi perubahan disimpan dalam register akses.
Tidak perlu membuat proses birokratis sepanjang lima halaman. Yang penting, ada pemilik proses dan ada bukti.
Matriks akses lebih berguna daripada daftar password
Untuk perusahaan kecil, matriks akses bisa sangat sederhana. Buat daftar nama, jabatan, fungsi pajak yang dikerjakan, role yang diberikan, tanggal mulai, reviewer, dan tanggal review berikutnya.
Perusahaan menengah atau besar dapat menambah kolom seperti unit bisnis, NITKU yang relevan, jenis proses, hak menyiapkan, hak mereview, hak submit menurut SOP internal, serta status aktif.
Matriks itu sebaiknya dibandingkan secara periodik dengan kondisi sebenarnya di Coretax.
Tujuannya bukan membuat dokumen compliance baru. Tujuannya memastikan tidak ada access creep, yaitu orang terus menumpuk akses karena pernah membutuhkan suatu fungsi pada masa lalu.
Seorang staf yang dulu menangani withholding tax mungkin sudah pindah ke treasury. Jika role lama masih aktif tanpa alasan, perusahaan memiliki risiko akses yang sebenarnya bisa dihindari.
Tanggung jawab tidak hilang hanya karena pekerjaan dipindahkan
Pendelegasian adalah kebutuhan bisnis. Namun pendelegasian tidak sama dengan menghilangkan akuntabilitas.
Kalau perusahaan menyerahkan proses operasional kepada staf atau konsultan, pengurus tetap perlu memastikan sistem pengendalian perusahaan memadai. Setidaknya harus ada rekonsiliasi antara transaksi bisnis, pembukuan, dokumen pajak, pembayaran, dan pelaporan.
Masalah pajak yang besar sering tidak dimulai dari rumus yang rumit. Kadang sumbernya sederhana: data master salah, staf menggunakan periode yang keliru, akses lama belum dicabut, dokumen dibuat oleh orang yang salah, atau tidak ada orang kedua yang memeriksa sebelum submit.
Di era Coretax, kesalahan seperti itu lebih tepat dipandang sebagai risiko proses, bukan hanya kesalahan individu.
Apa yang sebaiknya dilakukan pengurus sekarang?
Mulai dari audit kecil.
Identifikasi PIC perusahaan saat ini. Periksa apakah penunjukannya masih relevan. Daftar seluruh orang yang mempunyai akses atau role. Cocokkan dengan pekerjaan aktual. Hapus atau sesuaikan akses yang tidak lagi diperlukan. Pastikan kredensial tidak dibagi. Tetapkan siapa operator, reviewer, dan approver secara internal. Dokumentasikan proses perubahan akses saat pegawai atau pengurus berubah.
Kemudian pilih beberapa transaksi penting dan telusuri dari awal sampai akhir. Siapa menyiapkan datanya? Siapa memasukkannya? Siapa mengecek? Siapa menyetujui? Bukti apa yang tersimpan?
Jika jawabannya masih “pokoknya finance yang urus”, perusahaan belum memiliki kontrol yang cukup jelas.
Coretax memberi perusahaan alat untuk mengelola akses secara lebih terstruktur, tetapi sistem tidak dapat menggantikan keputusan tata kelola. Direktur tidak harus berada di depan layar setiap hari. Yang harus ada adalah kepastian bahwa kewenangan perusahaan diberikan kepada orang yang tepat, dibatasi sesuai kebutuhan, diperiksa secara berkala, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika sesuatu perlu ditelusuri.
Itulah pembagian yang lebih sehat: akses mengikuti peran, pekerjaan boleh didelegasikan, tetapi tanggung jawab organisasi tidak boleh menjadi kabur.