Pajak Film Lokal: Insentif atau Beban?

https://idtax.or.id/ Pajak Film Lokal: Insentif atau Beban? Film Lokal Naik Daun

Sejak pandemi reda, bioskop di Indonesia pelan-pelan bangkit. Film lokal bahkan beberapa kali ngalahin film Hollywood. “KKN di Desa Penari”, “Warkop DKI Reborn”, sampai “Sewu Dino” tembus jutaan penonton. Industri film kita bukan lagi underdog.

Tapi ada pertanyaan klasik yang selalu muncul: pajaknya gimana? Apakah film lokal didukung lewat insentif, atau justru ditiban beban pajak yang bikin produser keringetan?

Struktur Pajak di Film Indonesia

Film bukan cuma seni. Ia industri kompleks dengan banyak lini. Ada:

• Produksi (shooting, editing, crew).
• Distribusi (bioskop, OTT, festival).
• Monetisasi (sponsorship, iklan, merchandise).

Setiap titik punya potensi kena pajak:

• PPh (pajak penghasilan). Dari honor artis, kru, sutradara.
• PPN (pajak pertambahan nilai). Dari tiket bioskop.
• BPHTB/royalti. Kalau hak cipta dijual atau lisensi di luar negeri.

Buat produser film, ngurusin pajak sama ribetnya kayak ngurusin jadwal syuting.

Tiket Bioskop & Pajak Hiburan

Harga tiket bioskop udah termasuk pajak hiburan daerah. Besarnya beda-beda tiap kota. Ada yang 10%, ada yang 15%.

Artinya, kalau lo beli tiket Rp50.000, sebagian udah otomatis masuk ke kas pemerintah daerah. Pertanyaannya: apakah pajak ini beneran balik ke industri film, atau cuma masuk ke APBD tanpa arah?

Insentif Pajak Film Lokal

Beberapa tahun terakhir, pemerintah sadar film itu aset soft power. Makanya ada wacana insentif:

• Pengurangan pajak untuk produksi film nasional.
• Tax rebate untuk shooting di daerah. Misalnya lo syuting di Bali, bisa dapet keringanan pajak daerah.
• PPN ditanggung pemerintah buat film yang masuk festival internasional.

Tapi implementasinya masih tambal-sulam. Banyak produser kecil nggak ngerti cara klaim insentif.

Masalah Klasik: Film vs Pajak

1. Biaya Produksi Tinggi. Bikin film bisa habis miliaran. Kalau pajaknya nggak dikasih nafas, produser kecil bisa tumbang.
2. Asimetri Hollywood vs Lokal. Film impor kadang punya skema pajak berbeda. Ada biaya distribusi, tapi mereka punya modal gede buat nutupin. Film lokal lebih rawan.
3. OTT Platforms. Netflix, Disney+, Prime Video udah kena pajak digital. Tapi gimana kalau film lokal tayang di YouTube atau TikTok? Pajaknya abu-abu.

baca juga

• bedanya apa sih pajak freelancer sama karyawan tetap?
• PPh Pasal 21 Untuk Karyawan Pindah Kerja
• Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak
• Perusahaan Pemungut PPN PPMSE Terbaru
• Bunga Pajak Naik-Turun, Kayak Mood Pas Akhir Bulan

Studi Kasus: “KKN di Desa Penari”

Film ini pecah rekor box office. Omzet ratusan miliar. Tentu ada pajak besar yang masuk ke kas negara.

Pertanyaannya: apakah film indie dengan modal kecil juga harus kena beban pajak yang sama? Padahal mereka baru mau nafas.

Global Trend: Pajak & Film

• Korea Selatan. Pemerintah kasih insentif besar untuk produksi film. Itu sebabnya K-drama dan K-movie bisa booming. Pajak bukan beban, tapi alat strategi budaya.
• Prancis. Ada tax rebate buat film lokal dan film asing yang syuting di Prancis. Hasilnya? Prancis jadi magnet shooting internasional.
• Indonesia. Masih abu-abu. Insentif ada, tapi kecil, ribet, dan nggak semua bisa akses.

Pajak atau Subsidi?

Di banyak negara, pemerintah pakai subsidi film sebagai alat branding. Indonesia bisa belajar.

Daripada sekadar narik pajak, kenapa nggak bikin sistem win-win? Misalnya:

• Pajak tiket film impor lebih tinggi, hasilnya dipakai subsidi film lokal.
• Pajak hiburan dari bioskop dialokasikan sebagian untuk dana perfilman nasional.

Industri Kreatif Gen Z

Gen Z sekarang banyak yang terjun ke film indie. Mereka bikin short movie, web series, film dokumenter. Platform kayak TikTok dan YouTube jadi ladang eksplorasi.

Masalahnya, pajak buat skala kecil kadang terlalu memberatkan. Mereka dapet dana Rp50 juta dari crowdfunding, eh disuruh bikin laporan pajak kayak perusahaan besar.

Potensi Pajak Raksasa

Kalau dihitung, industri film lokal bisa nyetor pajak besar:

• Omzet box office per tahun bisa triliunan.
• OTT makin gencar masukin film lokal.
• Ekspor film ke festival internasional makin banyak.

Sayangnya, angka pajak yang masuk sering nggak transparan.

Masa Depan Pajak Film Lokal 2026

1. Revisi Pajak Hiburan. Pajak tiket bioskop harusnya beda tarif antara film lokal dan impor.
2. Tax Credit untuk Film. Produser bisa dapet potongan pajak kalau filmnya promosi budaya Indonesia.
3. OTT Regulation. Semua platform streaming wajib transparan setor pajak dari film lokal.
4. Dukungan Festival. Film yang menang di luar negeri bisa dapet pembebasan pajak royalti.

Kesimpulan

Film lokal itu bukan cuma tontonan, tapi juga ekonomi. Ada ekosistem besar: aktor, kru, penulis, bioskop, OTT, merchandise. Pajak bisa jadi beban, bisa juga jadi insentif.

Kalau pemerintah bisa nyusun kebijakan pajak yang adil, film lokal bisa jadi mesin devisa sekaligus alat diplomasi budaya. Tapi kalau pajak masih kaku dan nggak berpihak, jangan heran kalau film Indonesia kalah saing di kandang sendiri.